Strategi Optimalisasi BUMD-BUMD Jawa Barat

Tanggal 19-20 Januari kemarin, beberapa media massa lokal dan nasional ramai-ramai memberitakan BUMD-BUMD Jawa Barat dengan judul standard berita: rada bombastis! Pikiran Rakyat menuliskan, “Tujuh BUMD di Jabar Akan Direvitaslisasi”, Kompas menuliskan, “Tujuh BUMD Direstrukturisasi”, sedangkan Media Indonesia menuliskan, “Gubernur Rombak Direksi BUMD”. Setelah membaca berita tersebut, beberapa rekan-rekan Office Boy (OB) di kantorku mengadu ke saya tentang masa depan perusahaan kami. Mereka tampak cemas: BUMD kita bermasalah! Saya berusaha menjelaskan kepada mereka dengan sederhana. Akhirnya mereka paham.

Tidak bisa dipungkiri, memang kontribusi BUMD Provinsi Jawa Barat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim. Tujuh BUMD yang dimiliki dan aktif hanya menyumbangkan 3,4% dari PAD Jawa Barat 2008. Namun kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua BUMD tersebut bermasalah. Kita mesti melihat faktor umur, historis dan karakteristik bisnis masing-masing BUMD. Contohnya adalah seperti ini. PT Jasa Sarana tidak bisa dibandingkan dengan PT Agronesia. Sebab karakteristik bisnis infrastruktur yang digeluti PT Jasa Sarana bersifat capital intensive dan long term. Jalan tol baru bisa membagi deviden pada tahun belasan. Pengembangan lapangan panas bumi sendiri memakan waktu 4-5 tahun, baru tahun berikutnya bisa menjual listrik. PT Agronesia lain, dengan dua lini bisnisnya yakni kuliner (BMC) dan produk olahan karet (INKABA), bisnisnya relative lebih quick yield.

Oleh karena itu pemegang saham BUMD, dalam hal ini Gubernur, mesti jeli dalam memetakan masing-masing BUMD untuk menyusun strategi optimalisasi BUMD. Meminjam analisis matriks BCG, BUMD-BUMD Jawa Barat bisa dipetakan sebagai berikut. PT Bank Jabar Banten (Bank Jabar) bisa dikatakan masuk pada kelompok Star. PT Agronesia, PD Jasa dan Kepariwisataaan (PD Jawi) dan PT Jasa Sarana masih masuk dalam kelompok Question Mark. Sedangkan PD Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) masuk pada kelompok Dog. Praktis Jawa Barat tidak memiliki BUMD yang berperan sebagai Cash Cow.

bcg-bumd-jabar

Strategi general-nya adalah mendorong Bank Jabar untuk bisa menjadiCash Cow yang nantinya bisa menyumbangkan cash untuk membesarkan kelompok Question Mark menjadi Star. Tapi ini memakan waktu yang cukup lama. PT Agronesia dan PD Jawi sebenarnya bisa segera dijadikan Star tanpa menunggu Bank Jabar menjadi Cash Cow. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik bisnis PT Agronesia dan PD Jawi yang terbilang lebih quick yield dan didukung kekuatan asset yang dimilikinya (terutama asset PD Jawi). Kuncinya adalah fokus. Menurut hemat saya, PT Agronesia akan lebih cepat berkembang menjadi Stardengan memfokuskan diri pada bisnis karet olahan. Sedangkan PD Jawi fokus pada pengelolaan commercial buiding. Dua industri ini (karet olahan dan commercial building) yang pertumbuhannya menjanjikan dan memungkinkan untuk meroketkan PT Agronesia dan PD Jawi menjadi Star. Tentu saja ada harga yang harus dibayar oleh Pemprov: dukungan modal untuk membangun core competency mereka.

Untuk Jasa Sarana, dengan karakteristik long term investment, membuatnya memerlukan asupan cash yang cukup lama. Secara jangka pendek, bisnis ini tidak memberikan sumbangan financial yang signifikan bagi Provinsi. Namun proyek-proyek infrastruktur stratejik yang dikembangkan Jasa Sarana bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi Jawa Barat, melalui multiplier effect yang diciptakannya. Baru dalam jangka panjang ia bisa menjadi Cash Cow. Namun PT Jasa Sarana juga sangat mungkin untuk menciptakan kemadirian financialmereka melalui strategi bisnis quick yield melalui anak-anak perusahaannya, terutama melalui PT Jabar Telematika dan PT Jabar Energi.

Untuk PDAP, dengan kondisinya yang kronis dan membebani APBD, strategi yang paling mudah (berarti ada strategi lainnya!) adalah dengan men-divest-nya. Namun yang perlu dilakukan sebelum men-divest perusahaan ini adalah mengamankan asset-aset yang dimilikinya, yang sebagian diantaranya “dikuasai oleh masyarakat”. Atau kalau perlu disusun strategi optimalisasi asset tersebut bersama masyarakat “yang menguasai” yang bersifat mutualisme.

Untuk PT BPR, saya tidak bisa berkomentar banyak. Saya masihconfuse apakah keberadaan PT BPR ini bersifat kompetitif dengan Bank Jabar atau tidak? Sejauh manakah peran strategis BPR? Apakah peran ini tidak bisa ditangani oleh Bank Jabar? Saya pikir, baru dengan memahami pertanyaan-pertanyaan di atas, kita baru membuat strategi: apakah divest BPR ataukah sinergi program keduanya.

UTANG, MIGAS, DAN RAKYAT

Penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa bulan terakhir telah memaksa pemerintah Indonesia menurunkan harga BBM bersubsidi pada 1 Desember 2008. Penurunan ini ternyata tidak berdampak langsung terhadap turunnya komoditas pokok yang sangat dibutuhkan rakyat. Berbeda sekali jika terjadi kenaikan harga BBM, seluruh komoditas begitu cepat menyesuaikan. Bila kondisinya seperti ini maka bagi rakyat tidak ada bedanya kenaikan dan penurunan harga BBM ini. Tulisan ini merupakan refleksi fenomena BBM dari perspektif ekonomi dan keuangan.

KENAIKAN dan penurunan harga suatu komoditas dalam mekanisme ekonomi pasar adalah hal yang biasa terjadi. Hanya, bila komoditas yang dimaksud adalah BBM selalu saja mengundang pro dan kontra, bahkan syarat muatan historis dan politis. Hal ini bisa dimaklumi karena BBM merupakan komoditas yang vital dan menguasai hajat hidup rakyat Indonesia.

Pemerintah diberi kewajiban oleh konstitusi untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM kepada rakyat. Jadi, rakyatlah pemilik (principal) sesungguhnya atas kekayaan yang ada di perut bumi Indonesia, sedangkan pemerintah adalah agen yang “disewa” rakyat untuk mengelola kekayaan tersebut dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran pemiliknya. Dari sisi ini, sang agen di masa lalu mendefinisikan salah satu kemakmurannya dengan menyediakan BBM untuk rakyat dengan harga yang sangat murah. Hanya, harga tersebut sesungguhnya harga yang semu karena tidak mencerminkan biaya produksi yang efisien. Kenapa bisa demikian? Karena harga yang dinikmati telah mengandung unsur subsidi di dalamnya. Lalu, salahkah subsidi itu? Tentu saja tidak, sepanjang dinikmati oleh yang berhak dan jangan lupa pula subsidi yang diterima rakyat bukanlah korupsi.

Hanya, dalam konteks ekonomi pasar, subsidi dianggap barang haram yang tidak boleh ada. Harga yang ditetapkan harus mengikuti mekanisme pasar. Ironisnya, pasar akan berpihak kepada negara yang punya kemampuan kapital besar, dan negara yang dimaksud bukanlah Indonesia. Secara implisit, harga pasar yang terbentuk pun akan berpihak kepada yang kuat dan merugikan yang lemah.

Di sisi lain, puluhan tahun rakyat Indonesia menikmati BBM murah yang bukan karena proses produksinya yang efisien dan rakyat kebanyakan (mungkin) tidak tahu atau sebagian tidak mau tahu, pokoknya harus murah. Di sinilah kesalahan fatal pemerintah sebagai agen, rakyat tidak didewasakan dan disiapkan untuk mengantisipasi perubahan di masa datang. Sehingga ketika ekonomi pasar “terpaksa” diberlakukan di Indonesia sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi, rakyat tidak siap.

Lalu kenapa harus terpaksa? Jawabnya tidak ada pilihan lain harus menerima “keinginan” pihak yang telah lama memberi “bantuan” dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Siapakah mereka? Tidak lain adalah pihak asing yang sekarang menguasai ekonomi bangsa ini dan mengambil keuntungan di negeri ini, kemudian membawanya ke negara asalnya. Sementara sebagian besar rakyat hanya menjadi penonton dan kemakmuran yang didambakan hanya sekadar impian. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabnya Indonesia telah terperangkap jebakan utang!

Utang dan migas

Negara sesungguhnya tidak berbeda dengan organisasi atau perusahaan yang harus dikelola dengan menggunakan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan. Apa yang menjadi tujuan dengan jelas telah dinyatakan dalam konstitusi yaitu memakmurkan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya diperlukan berbagai sumber daya untuk diolah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah.

Indonesia diberkahi sebagai negara yang kekayaan alamnya begitu melimpah, tetapi sayangnya tak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelolanya. Salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya kapital yang dimiliki, sedangkan kendala yang lain menyangkut skill dan teknologi. Kondisi ini menjadikan sang agen melirik dunia luar dan dimulailah babak baru dengan masuknya pengaruh kapitalis liberal di era 1967 dan berlangsung sampai sekarang.

Di masa lalu masyarakat telah akrab dengan istilah “bantuan luar negeri” yang sesungguhnya bahasa halus dari “utang”. Tentu pertanyaan kita apakah negara luar begitu baiknya memberikan bantuan kepada kita? Tentu saja tidak! Dalam hukum ekonomi tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh dengan cuma-cuma, harus ada pengorbanan. Fakta telah membuktikan ternyata sebagian besar bantuan yang diberikan tersebut memiliki persyaratan tertentu. Apa itu? Turut mengelola sumber daya alam yang kita miliki, bisa dalam bentuk kontrak karya ataupun bentuk lainnya. Lantas sumber daya manakah yang mereka pilih? Tentunya adalah sumber daya yang memiliki potensi uang yang besar. Salah satunya adalah minyak dan gas (migas) yang sebenarnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, semakin banyak utang yang masuk maka semakin banyak sumber daya migas yang dikelola negara pemberi utang. Hebatnya, jangka waktu utang dan kontrak karya sangat panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun dan bisa diperpanjang. Pembiayaan pembangunan dengan utang terus berlangsung dan tidak sadar akan risikonya. Barulah kita sadar betapa bahayanya utang setelah krisis ekonomi terjadi tahun 1997 dan krisis global saat ini. Utang tetap utang, tentunya harus dibayar dan ketahuilah bahwa salah satu andalan untuk membayar utang tersebut adalah migas!

Beban rakyat

Sebenarnya tidak ada masalah dengan utang yang banyak, sepanjang persyaratan yang harus dipenuhi tidak memberatkan dan digunakan untuk kepentingan investasi yang tepat serta memberikan keuntungan. Hal yang sama tidak ada masalah untuk kontrak karya sepanjang proporsinya masuk akal dan menguntungkan rakyat atau tujuannya untuk alih pengetahuan dan teknologi untuk sementara waktu.

Namun, yang terjadi tidaklah seperti itu. Fakta membuktikan bahwa utang yang masuk (dengan persyaratan berat) seharusnya untuk investasi, tetapi sebagian (mungkin besar) digunakan untuk tindakan oportunistis dan tidak produktif. Kontrak-kontrak karya yang ada berubah menjadi eksploitasi sumber migas oleh perusahaan asing (Kwik Kian Gie menyebutnya The Seven Sisters). Jumlahnya sangat fantastis, 92% dan hanya 8% yang dieksplorasi dan dieksploitasi oleh Indonesia sendiri. Tentu secara ekstrem kita bisa menghitung sebanyak itulah migas yang diambil dari perut bumi Indonesia dialihkan ke negara asalnya sebagai cadangan minyak dan dijual ke pasar internasional bila ada potensi keuntungan. Sebaliknya dengan Indonesia, kemampuan produksi tetap saja masih terbatas dan terpaksa mengimpor dengan harga pasar yang berlaku.

Hal ini tentu aneh karena kita sesungguhnya negara penghasil minyak yang tergabung dalam organisasi OPEC. Untuk melakukan impor tersebut, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar. Lalu siapa yang menanggung biaya ini? Jawabnya tentu sang pemilik yaitu rakyat. Kenapa bisa demikian? Karena dana yang digunakan untuk melakukan impor tadi sebagian besar adalah utang yang pada akhirnya rakyatlah yang harus membayar. Sungguh sangat ironis, rakyat selalu dirugikan dalam kondisi harga BBM naik dan tidak pula diuntungkan saat harga BBM turun. Jadi, siapa yang menikmati keuntungan? Jawabnya adalah pihak asing dan sebagian agen yang bertindak oportunistis.

Apa yang harus dilakukan?

Refleksi di atas adalah sejarah perjalanan bangsa yang harus membuat kita sadar dan segera melakukan perubahan ke arah perbaikan. Tidak fair pula bila segala keruwetan ekonomi warisan masa lalu ditimpakan kepada pemerintah saat ini. Bahkan, kita perlu menyambut baik agen yang berkuasa saat ini, setidaknya dalam 4 hal, yaitu 1) Menyadari semakin tipisnya cadangan migas maka digalakkan kembali upaya penyediaan energi alternatif, misalnya biodiesel; 2) Pemberian punishment kepada agen yang bertindak oportunistis; 3) Ada upaya peninjauan kontrak karya yang merugikan Indonesia; dan 4) Keberanian keluar dari lembaga keuangan internasional yang berpotensi memberikan jebakan utang.

Di sisi lain, rakyat juga harus belajar dari negara lain yang mampu mengelola migas dengan baik. Pelajaran yang dipetik adalah penghematan konsumsi BBM. Asal kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang konsumsi BBM-nya melebihi kemampuan produksinya. Jadi, defisit BBM akan selalu terjadi bila kita tidak melakukan penghematan. Kita dorong pemerintah (c.q. Pertamina) untuk meningkatkan produksinya. Bagaimana SDM-nya? Tak perlu pula kita khawatir, banyak “anak bangsa” yang hebat di sini dan tak sedikit yang “dipakai” negara asing. Ketuk nurani nasionalismenya, panggil mereka pulang, beri kesempatan untuk membuktikan karyanya dan beri reward yang memadai.

Kita tak perlu juga mempersoalkan lagi siapa yang paling memboroskan BBM tersebut, karena kita sudah tahu bukanlah rakyat kebanyakan. Marilah kita berpikir positif, pemerintah sekarang pasti memikirkan yang terbaik untuk rakyat karena mereka pun asalnya dari rakyat. Hal ini kita anggap cobaan bangsa yang harus dilalui menuju cita-cita luhurnya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Insya Allah berhasil. (Tendi Haruman, pengurus ISEI Cabang Bandung, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama) ***

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.